Aliran modal di suatu negara dipengaruhi oleh bagaimana pemerintahan
negara tersebut berjalan. Perbedaan antara ekonomi yang sukses dan tidak
terletak pada kebijakan institusi pemerintahan atau infrastruktur yang
mendukung aktivitas perekonomian. Infrastruktur yang baik akan mendukung
produksi, di mana produksi mendorong aktivitas ekonomi. Perbedaan antara
institusi di negara kaya dan negara miskin juga memainkan peran yang penting.
Hal itu dikarenakan institusi pemerintahan adalah pihak yang menciptakan aturan‐aturan formal dan informal, serta pihak yang
menciptakan struktur perekonomian. Institusi pemerintahan memiliki pengaruh
dalam keputusan yang menyangkut investasi. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa sistem pemerintahan yang lemah akan mengarah kepada ketidakpastian dalam
aktivitas perekonomian (Hall dan Jones, 1997; Alfaro, et al, 2006). Kualitas
pemerintahan yang semakin baik akan meningkatkan aktivitas ekonomi.
Pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya iklim ekonomi yang lebih baik
pula (Grossman, 1988).
Pemerintahan merupakan tempat di mana pemerintah menciptakan berbagai
kebijakan yang dapat menarik aliran modal masuk dan pada saat bersamaan,
pemerintah harus menjaga stabilitas aliran modal masuk tersebut (Berument dan
Dincer, 2001). Peran pemerintahan di sebuah negara sangat penting (Globerman,
et al, 2004). Keberhasilan Penanaman Modal Asing digunakan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran, di mana hal itu diatur oleh
pemerintah (Pham, 2004). Lebih jauh lagi, Rajan, et al (2008) mengatakan bahwa
pemerintahan merupakan determinan yang penting dalam menarik modal masuk ke
suatu negara. Tingkat PMA yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah di
negara bersangkutan telah melakukan kebijakan yang tepat untuk mendukung
perekonomian di masa yang akan datang.
Knack, Triesman (2000) mengatakan bahwa desentralisasi dalam negara
mempengaruhi kualitas pemerintahan. Hal ini dikarenakan desentralisasi politik
yang lebih hebat dapat mendorong pemerintah berjalan lebih jujur dan efisien
dengan ‘membawa’ pemerintah dekat dengan masyarakat. Hal ini mendorong
pemerintah memuaskan masyarakat. Di sisi lain, desentralisasi menciptakan
koordinasi dalam penanganan masalah‐masalah di
dalam areanya. Terdapat beberapa tipe desentralisasi. Tipe pertama adalah
desentralisasi struktural yang mengacu pada jumlah deret pemerintah.
Desentralisasi kedua adalah desentralisasi keputusan yang berfokus pada
keputusan yang dapat diambil oleh setiap tingkatan pemerintah. Desentralisasi
ketiga adalah desentralisasi sumber yang mengacu pada bagaimana sumber-sumber
daya pemerintah dialokasikan. Desentralisasi keempat adalah desentralisasi
elektoral yang mengacu pada metode pemilihan sub pemerintah. Desentralisasi
kelima adalah desentralisasi institusional yang mengarah pada derajat hak yang
dimiliki sub pemerintah dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat. Berkel
dan Borghi (2007) mengatakan bahwa terdapat tiga faktor penilaian kualitas pemerintahan.
Tiga faktor tersebut adalah “3E”; ekonomi, efisiensi, efektivitas, di mana
ketiga E tersebut diinspirasi oleh mekanisme pasar. Floyd dan Summan (2007)
juga memiliki pendapat tentang sebagaimana faktor ekonomi mempengaruhi aliran
dana ke sebuah negara, faktor politik, hukum, dan korupsi pun memiliki efek
terhadap aliran dana masuk. Oleh sebab itu, pemerintah harus berusaha
meminimalisasi batasan‐batasan tersebut. Berdasarkan standard penilaian tingkat kualitas
pemerintahan, terdapat enam indikator sebagai proksi penilaian, Penelitian
Busari (2006) menggunakan enam faktor tersebut, yaitu: voice and
accountability, political stability and absence of violence, government
effectiveness, regulatory quality, rule of law, and control of corruption).
Indikator‐indikator
tersebut digunakan karena lebih komprehensif dan lengkap di bandingkan dengan
skala penilaian yang telah disebutkan sebelumnya.