INDIKATOR KUALITAS GOVERNANCE

Aliran modal di suatu negara dipengaruhi oleh bagaimana pemerintahan negara tersebut berjalan. Perbedaan antara ekonomi yang sukses dan tidak terletak pada kebijakan institusi pemerintahan atau infrastruktur yang mendukung aktivitas perekonomian. Infrastruktur yang baik akan mendukung produksi, di mana produksi mendorong aktivitas ekonomi. Perbedaan antara institusi di negara kaya dan negara miskin juga memainkan peran yang penting. Hal itu dikarenakan institusi pemerintahan adalah pihak yang menciptakan aturan‐aturan formal dan informal, serta pihak yang menciptakan struktur perekonomian. Institusi pemerintahan memiliki pengaruh dalam keputusan yang menyangkut investasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang lemah akan mengarah kepada ketidakpastian dalam aktivitas perekonomian (Hall dan Jones, 1997; Alfaro, et al, 2006). Kualitas pemerintahan yang semakin baik akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya iklim ekonomi yang lebih baik pula (Grossman, 1988).

Pemerintahan merupakan tempat di mana pemerintah menciptakan berbagai kebijakan yang dapat menarik aliran modal masuk dan pada saat bersamaan, pemerintah harus menjaga stabilitas aliran modal masuk tersebut (Berument dan Dincer, 2001). Peran pemerintahan di sebuah negara sangat penting (Globerman, et al, 2004). Keberhasilan Penanaman Modal Asing digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran, di mana hal itu diatur oleh pemerintah (Pham, 2004). Lebih jauh lagi, Rajan, et al (2008) mengatakan bahwa pemerintahan merupakan determinan yang penting dalam menarik modal masuk ke suatu negara. Tingkat PMA yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah di negara bersangkutan telah melakukan kebijakan yang tepat untuk mendukung perekonomian di masa yang akan datang.

Knack, Triesman (2000) mengatakan bahwa desentralisasi dalam negara mempengaruhi kualitas pemerintahan. Hal ini dikarenakan desentralisasi politik yang lebih hebat dapat mendorong pemerintah berjalan lebih jujur dan efisien dengan ‘membawa’ pemerintah dekat dengan masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah memuaskan masyarakat. Di sisi lain, desentralisasi menciptakan koordinasi dalam penanganan masalah‐masalah di dalam areanya. Terdapat beberapa tipe desentralisasi. Tipe pertama adalah desentralisasi struktural yang mengacu pada jumlah deret pemerintah. Desentralisasi kedua adalah desentralisasi keputusan yang berfokus pada keputusan yang dapat diambil oleh setiap tingkatan pemerintah. Desentralisasi ketiga adalah desentralisasi sumber yang mengacu pada bagaimana sumber-sumber daya pemerintah dialokasikan. Desentralisasi keempat adalah desentralisasi elektoral yang mengacu pada metode pemilihan sub pemerintah. Desentralisasi kelima adalah desentralisasi institusional yang mengarah pada derajat hak yang dimiliki sub pemerintah dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat. Berkel dan Borghi (2007) mengatakan bahwa terdapat tiga faktor penilaian kualitas pemerintahan. Tiga faktor tersebut adalah “3E”; ekonomi, efisiensi, efektivitas, di mana ketiga E tersebut diinspirasi oleh mekanisme pasar. Floyd dan Summan (2007) juga memiliki pendapat tentang sebagaimana faktor ekonomi mempengaruhi aliran dana ke sebuah negara, faktor politik, hukum, dan korupsi pun memiliki efek terhadap aliran dana masuk. Oleh sebab itu, pemerintah harus berusaha meminimalisasi batasan‐batasan tersebut. Berdasarkan standard penilaian tingkat kualitas pemerintahan, terdapat enam indikator sebagai proksi penilaian, Penelitian Busari (2006) menggunakan enam faktor tersebut, yaitu: voice and accountability, political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, and control of corruption). Indikator‐indikator tersebut digunakan karena lebih komprehensif dan lengkap di bandingkan dengan skala penilaian yang telah disebutkan sebelumnya.

Selengkapnya Unduh disini